Sesi 8 Standar Tata Kelola Korporasi yang baik (Good corporate Governance)

Sesi 8 Standar Tata Kelola Korporasi yang Baik (GCG)

"Halo, selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa di Sesi ke-8, sesi pamungkas dari Tutorial Online mata kuliah Corporate Governance.

Saya harap Anda semua tetap sehat dan semangat hingga garis finis ini.

Pada sesi terakhir ini, kita akan membedah materi tentang Standar Tata Kelola Korporasi yang Baik dan keterkaitannya dengan kinerja perusahaan. Kita akan mengulas prinsip TARIF, implementasi GCG di Indonesia maupun global, serta bagaimana GCG yang baik dapat mendongkrak nilai perusahaan.

Tujuan pembelajaran sesi ini adalah agar Anda mampu membandingkan standar GCG antarnegara dan menganalisis dampaknya terhadap kinerja korporasi.

Mari kita manfaatkan diskusi terakhir ini sebaik mungkin dan persiapkan diri Anda untuk Ujian Akhir Semester. Sukses untuk kita semua!"

Selamat bertemu kembali di Kelas Tuton Mata Kuliah FSAB4104/Corporate Governance. Pada pertemuan ke-8 ini materi yang dipelajari berkaitan dengan Standar Tata Kelola Korporasi yang baik.

Setelah berakhirnya sesi ini, persiapkan diri anda untuk menghadapi ujian akhir semester (UAS).

Catatan: Ini adalah rangkuman materi Sesi 8 (Modul 8 & 9) & Jawaban Diskusi.
Untuk melihat daftar lengkap semua rangkuman modul (Sesi 1-8) dari mata kuliah ini dan mata kuliah lainnya, silakan kunjungi Halaman Indeks Utama.

→ Kunjungi Daftar Isi Lengkap di Sini

Rangkuman Materi Sesi 8: Standar GCG & Kinerja Korporasi

A. Prinsip dan Standar GCG (Modul 8)

Good Corporate Governance (GCG) adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, dan stakeholder lainnya. Prinsip utamanya dikenal dengan akronim TARIF:

1. Transparency (Transparansi): Keterbukaan informasi material dan relevan.
2. Accountability (Akuntabilitas): Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan.
3. Responsibility (Pertanggungjawaban): Kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
4. Independency (Kemandirian): Keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun.
5. Fairness (Kewajaran): Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder.

B. Implementasi dan Organ Perusahaan

Di Indonesia, implementasi GCG didukung oleh UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Struktur tata kelola menganut sistem Two-Tier Board yang terdiri dari:

• RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham): Wadah pengambilan keputusan strategis tertinggi.
• Dewan Komisaris: Bertugas melakukan pengawasan dan pemberian nasihat.
• Direksi: Bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan.

C. GCG dan Kinerja Perusahaan (Modul 9)

Penerapan GCG yang baik terbukti berhubungan positif dengan kinerja perusahaan. Manfaat utamanya meliputi:

• Efisiensi Biaya Modal (Cost of Capital): Perusahaan yang transparan lebih dipercaya investor, sehingga risiko dianggap lebih rendah dan biaya pinjaman/modal menjadi lebih murah.
• Peningkatan Nilai Perusahaan: Tercermin dari kenaikan harga saham dan rasio kinerja seperti Return on Equity (ROE) dan Tobin’s Q.
• Manajemen Risiko: GCG berfungsi sebagai sistem peringatan dini (early warning system) melalui komite audit dan manajemen risiko untuk mencegah kecurangan (fraud) atau kesalahan strategis.

---

Diskusi Sesi 8

Wacana: Banyak orang membandingkan Pertamina dengan Petronas. Petronas (berdiri 1974) kini melampaui Pertamina (berdiri 1957) dan menjadi perusahaan multinasional raksasa, sementara Pertamina tertinggal.

Soal: Berikan analisis Anda terhadap wacana tersebut dari perspektif corporate governance!

Judul: GCG sebagai Pembeda Utama: Mengapa Petronas Melampaui Pertamina?

Izin menanggapi diskusi. Fenomena ketertinggalan Pertamina dibanding Petronas, meskipun Pertamina lebih tua, dapat dianalisis secara mendalam melalui kacamata Good Corporate Governance (GCG). Berikut analisis saya:

1. Prinsip Independensi (Kemandirian)
Ini adalah faktor pembeda terbesar. Petronas, meskipun milik negara, dikelola dengan gaya korporasi murni yang sangat minim intervensi politik. Petronas melapor langsung kepada Perdana Menteri, namun operasionalnya sangat profesional. Sebaliknya, Pertamina dalam sejarahnya sering mengalami benturan kepentingan dan intervensi politik yang kuat (sebagai "sapi perah"). Kurangnya independensi ini membuat keputusan bisnis Pertamina seringkali tidak optimal karena harus mengakomodasi kepentingan non-bisnis.

2. Beban PSO (Public Service Obligation) vs Fokus Komersial
Dari sisi Responsibility, Pertamina memikul beban PSO yang sangat berat (subsidi BBM satu harga, distribusi ke pelosok) yang seringkali menggerus laba. Sementara Petronas, meski juga memiliki fungsi nasional, lebih diberi keleluasaan untuk berekspansi ke luar negeri (go global) sejak dini. Struktur tata kelola Petronas memungkinkan mereka menumpuk modal untuk investasi internasional, sedangkan laba Pertamina sering tersedot untuk menutup subsidi domestik.

3. Transparansi dan Akuntabilitas
Petronas sangat agresif dalam menerbitkan global bond yang memaksa mereka tunduk pada standar transparansi internasional yang ketat. Hal ini memaksa budaya korporasi mereka menjadi sangat disiplin dan efisien. Pertamina telah membaik dalam beberapa dekade terakhir (terutama pasca pembubaran Petral), namun "warisan" inefisiensi birokrasi masa lalu membuat geraknya lebih lambat dibanding Petronas yang sejak awal didesain lincah.

Kesimpulan:
Ketertinggalan Pertamina bukan karena kurangnya sumber daya alam, melainkan karena penerapan GCG yang belum sepenuhnya lepas dari bayang-bayang politis. Jika Pertamina ingin mengejar, kuncinya adalah memperkuat Independensi pengurus dari intervensi politik dan fokus pada ekspansi bisnis yang Accountable.

Referensi: BMP FSAB4104 Modul 8 & 9.